Dugaan Penyimpangan P3-TGAI Baturasang: Bukan Hanya Pelaksana, Pengawas Ikut Disorot
SAMPANG — Di atas kertas, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dirancang untuk memperkuat jaringan irigasi melalui pembangunan berbasis swakelola masyarakat. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pelaksanaannya didampingi tenaga teknis agar mutu pekerjaan tetap terjaga. Namun, potret yang diduga muncul di Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, justru menghadirkan pertanyaan yang lebih besar: apakah sistem pengawasan benar-benar bekerja?
Penelusuran di lapangan mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang menjadi acuan proyek. Sejumlah bagian pasangan batu diduga dipasang tanpa melalui tahapan konstruksi sebagaimana mestinya. Jika temuan tersebut terbukti, kualitas bangunan yang dibiayai uang negara patut dipertanyakan.
Salah satu indikasi yang menjadi perhatian ialah dugaan tidak dilaksanakannya galian pondasi dengan kedalaman sekitar 30 sentimeter. Dalam pekerjaan pasangan batu, pondasi bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen yang menopang kekuatan konstruksi. Mengabaikan tahapan itu berpotensi memengaruhi stabilitas saluran dan umur bangunan.
Temuan lain menyangkut dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan jenis maupun mutu sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perbedaan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, apabila benar terjadi, merupakan persoalan yang semestinya segera diverifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Yang kemudian menjadi pertanyaan bukan semata bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, melainkan bagaimana dugaan tersebut bisa lolos dari pengawasan. Dalam setiap pelaksanaan P3-TGAI terdapat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Asisten Tenaga Ahli (ASTA) yang memiliki mandat melakukan pembinaan, pendampingan, dan memastikan pekerjaan sesuai petunjuk teknis. Ketika muncul dugaan penyimpangan, sorotan publik pun mengarah kepada efektivitas fungsi mereka.
Aktivis Sampang, Wirno, menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada penandatanganan administrasi atau kunjungan formal. Menurutnya, pendamping harus memastikan kualitas pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai spesifikasi. "Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, maka evaluasi tidak cukup menyasar pelaksana. Pengawasan juga harus diperiksa. Jangan sampai negara membayar pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan," ujarnya.
Tim media telah menghubungi pelaksana proyek melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai dugaan tersebut. Namun hingga berita ini disusun, tidak ada jawaban maupun klarifikasi yang diterima. Ketiadaan respons membuat sejumlah pertanyaan mengenai metode pekerjaan, penggunaan material, dan kesesuaian dengan RAB belum memperoleh penjelasan resmi.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Ketua HIPPA Batu Air, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan Asisten Tenaga Ahli (ASTA). Hingga berita ini diterbitkan, ketiganya belum dapat dimintai tanggapan karena akses komunikasi belum berhasil dilakukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab apabila mereka memberikan penjelasan pada kesempatan berikutnya.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana proyek. Rantai pengawasan, mulai dari pendamping hingga instansi pembina, memiliki tanggung jawab memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan RAB. Tanpa pengawasan yang efektif, tujuan menghadirkan infrastruktur berkualitas berisiko tidak tercapai.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan lapangan secara independen dan menyeluruh oleh instansi yang berwenang. Verifikasi terhadap metode pekerjaan, kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis menjadi langkah penting agar dugaan yang berkembang dapat diuji secara objektif. Dana APBN adalah amanah publik. Ketika muncul indikasi ketidaksesuaian, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas saluran irigasi, tetapi juga integritas sistem pengawasan yang seharusnya menjaga setiap rupiah uang negara.(red)
