KONSULTAN PENGAWAS KE MANA? MATERIAL DIDUGA TAK SESUAI SPEK, PAGAR SDN AENGSAREH 3 DISOROT TAJAM!
SAMPANG – Pembangunan pagar SDN Aengsareh 3, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dalam pelaksanaan pekerjaan. Proyek senilai Rp149.514.736 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 itu kini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan di lapangan, Minggu (18/10/2026).
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan nomor kontrak 000.3.2/32/PL-DAU/SPK/434.201/2026. Adapun penyedia jasa yang tercantum adalah CV Setinggil Jaya Baru.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan patut diawasi secara ketat. Setiap material yang digunakan, ukuran besi, kualitas pondasi, hingga metode pengerjaan semestinya mengacu pada spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Sorotan muncul setelah aktivis pendidikan Radit mengungkap sejumlah dugaan persoalan berdasarkan pantauannya di lokasi, Minggu (18/10). Hal-hal yang dipersoalkan meliputi dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, material pondasi, ukuran besi, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh para pekerja.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah material pondasi. Radit menduga material batu yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam RAB karena disebut bercampur dengan batu sirtu. Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, pencocokan dokumen kontrak, serta verifikasi oleh pihak yang berwenang.
Persoalan lainnya menyangkut ukuran besi yang digunakan dalam pembangunan pagar. Radit menilai terdapat indikasi bahwa ukuran besi di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Jika dugaan itu terbukti melalui pengukuran teknis, kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dengan evaluasi mutu pekerjaan dan tindakan korektif sesuai ketentuan kontrak.
“Sudah jelas besi tidak sesuai ukuran, ke mana konsultan pengawas ini? Apakah tidur, tidak pernah ke lokasi?” ujar Radit dengan nada keras, mempertanyakan fungsi pengawasan atas pekerjaan tersebut.
Pernyataan itu menempatkan peran konsultan pengawas sebagai salah satu aspek yang perlu diklarifikasi. Pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi atau pelengkap dokumen proyek. Konsultan pengawas semestinya memastikan kesesuaian material, ukuran konstruksi, metode pengerjaan, serta tahapan pelaksanaan berdasarkan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Dengan nilai kontrak hampir Rp150 juta, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengendalian mutu yang diterapkan. Apakah material telah diperiksa sebelum dipasang? Apakah ukuran besi telah diukur dan dicocokkan dengan dokumen teknis? Serta apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa dan dicatat oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan bukti, bukan sekadar pernyataan administratif.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang juga perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan proyek tersebut. Sebagai instansi yang tercantum pada papan informasi pekerjaan, dinas diharapkan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kontrak, melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan, serta meminta perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang terbukti.
Aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian. Dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan K3 perlu diperiksa agar pelaksanaan pembangunan tidak mengabaikan keselamatan tenaga kerja. Kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan harus menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, bukan hanya formalitas di atas kertas.
Untuk memperoleh klarifikasi, awak media Intelektual telah berupaya menghubungi konsultan pengawas bernama Subhan melalui sambungan telepon dan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atau belum berhasil dihubungi. Karena itu, penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan dugaan ketidaksesuaian material masih perlu dikonfirmasi secara langsung.
Belum adanya respons tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa konsultan pengawas mengabaikan tugasnya. Namun, klarifikasi tetap diperlukan untuk menjelaskan apakah pemeriksaan lapangan telah dilakukan, bagaimana kesesuaian material diverifikasi, dan langkah apa yang akan diambil apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.
Radit menegaskan akan menunggu penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang terkait pembangunan pagar SDN Aengsareh 3. Ia berharap persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi administratif, melainkan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, proyek senilai Rp149,5 juta yang bersumber dari DAU tersebut bukan hanya soal berdirinya pagar sekolah. Ada tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik menghasilkan pekerjaan yang sesuai spesifikasi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dugaan ketidaksesuaian terbukti, pihak terkait harus melakukan perbaikan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan. Sebab, ketika mutu pekerjaan dipertanyakan, konsultan pengawas dan Dinas Pendidikan tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen proyek—kinerja dan tanggung jawabnya harus dapat dijelaskan kepada publik. (Zai)
